The West Papuan independence leader Benny Wenda campaigns at the United Nations for a new referendum for West Papua. Tempo Timor interviewed him in New York.

Tempotimor (New York) = Vanuatu firmly condemned during the UN General Assembly the ongoing violations of human rights against the indigenous people of West Papua. The Solomon Islands called in a public session for the UN High Commissioner for Human Rights to go directly to West Papua, as human rights violations escalated. Vanuatu supported this call on the UN podium.

The calls of the Solomon Islands and Vanuatu are in accordance with the decision at the fiftieth Pacific Island Forum meeting 13-16 August 2019 in Tuvalu, where 18 Pacific nations unanimously agreed to call for a UN visit to West Papua, to investigate human rights violations in the territory.

Later Vanuatu also called for ‘the right of self-determination for New Caledonia, French Polynesia and West Papua, as well as calling on the United Nations to ensure their rights are implemented,’ Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai said at the 74th UN General Assembly on Friday, 27 September 2019. 

Twenty years ago the Indonesian government was accused of committing human rights abuses in Timor-Leste. Today several Melanesian countries are accusing Jakarta of committing atrocities in West Papua and call on the West Papuans to keep fighting for their rights as recognised in international law.

 

Tempo Timor (TT) spoke with Vanuatu’s Minister of Foreign Affairs, Ralph Regenvanu (RR). 

TT: What is Vanuatu’s position with regard to West Papua?

 RR : ‘We consider that West Papua was never decolonized. It was a colony of The Netherlands and then it was passed on to become a colony of Indonesia. Unlike most people in the world they never had a chance to decide their own future, which is a universal human right. The people of West Papua need to be given the chance to exercise their right to decide their own future.’

TT: Will Vanuatu be able to convince other governments to push for a visit of the UN to West Papua?

RR: ‘The human rights situation is very bad in West Papua. No outside media are allowed in. No UN bodies are allowed in. No human rights NGOs are allowed in. So the first step that needs to be taken is for the UN Human Rights Commissioner to go, to visit, to study and to report to the world what is happening with regard to the human rights situation in West Papua, because that is the most important thing.

Human rights are a basic fundamental principal which the international community has set up to uphold. We believe that Indonesia is not upholding the rights of West Papua, and so the UN needs to address this situation. The first thing the UN has to do is a proper independent and impartial assessment of what is actually happening.’ 

TT: What is Vanuatu’s message to the international community with regard to West Papua?

RR: ‘There are human rights violations being committed in West Papua. Some scholars qualify it as genocide as defined by international law and criteria. So it is a very serious situation. The international community has an obligation to address human right crises anywhere. They can act in some places, but unfortunately they seem to ignore West Papua. So I’m asking to the international community to pay attention to the human rights situation in West Papua as it does in another countries in the world.’

Tempotimor (New York) - Líder Movimentu ba independensia Papua no Papua Osidental Benny Wenda husu ba Timor-oan sira atu kontinua hatudu ninia apoiu solidariedade ba povu Papua ne'ebé dadauk ne'e luta hela ba sira-nia ukun rasik an.

 
Tempotimor (Manokwari) – Demonstrasaun no asaun brutu iha Manokwari, kapitál Papua Osidentál daet ona to'o sidade Sorong. Asaun masa ne'ebé brutu, harahun fasilidade públiku, inklui mós fasilidade iha Aeroportu Domine Eduard Osok (DEO) iha Sorong.   

Oleh Simon Banundi[i]

Senin, 19 Agustus 2019, pagi warga sekota Manokwari dikejutkan setelah pecah kerusuhan massal. Sejumlah kios, ruko, swalayan, fasilitas ATM milik perbankan dan perkantoran milik Pemerintah dan swasta dirusak oleh tindakan anarkis massa, situasi makin beringas hingga terjadi penjarahan massal terhadap sejumlah kios dan pertokoan.

Aktifitas warga hari itu benar benar lumpuh total, pembakaran ban ban bekas terjadi disejumlah titik jalan utama, puluhan pepohonan di taman-taman kota ditebang dan digunakan untuk memblokade ruas-ruas jalan di Kota Manokwari.

Diperkirakan tindakan anarkis dimulai sejak subuh, atau diduga sejak malam harinya. Meskipun tidak ada korban jiwa, lantas apa yang dibidik dari rusuh manokwari? Ini mungkin pertanyaan korektif, alasannya yaitu Pertama, planning awal merencanakan aksi pada Senin, 19 Agustus 2019 pukul 08.00 wit, massa diundang (melalui selebaran aksi) bertemu di titik kumpul guna mengikuti “seruan aksi demo damai ke DPR Papua Barat dalam rangka menyikapi pernyataan rasialis oknum tertentu di Malang dan Surabaya kepada mahasiswa Papua”, namun aksi demo damai ini tidak pernah terlaksana pagi itu, bahkan faktanya sepanjang hari itu tidak ada unjuk rasa apapun kecuali rusuh.

Dan pertanyaan korektif Kedua, sebelum pukul 08.00 wit pagi atau sudah sejak subuh pagi itu rusuh lebih duluan pecah sebelum aksi demo. Selepas pukul 08.00 wit pagi, perusuh berhasil menyeret pendemo berbaur dengan kelompok perusuh, dan (kerusuhan) diduga tindakan ini sudah melibatkan pendemo maupun yang bukan pendemo sehingga suasana chaos (kekacauan) terus berlanjut tanpa henti dihari itu.

Ditengah suasana chaos itu, beberapa jam berikutnya media nasional beramai-ramai menaikan headline-news “Rusuh Manokwari – Papua Barat”. bilah publik menyimak keseluruhan konten pemberitaan itu ada dua klarifikasi untuk rusuh Manokwari oleh pejabat keamanan dan kementrian di Jakarta, yang pertama, rusuh Manokwari diklaim terkait adanya kesalahpahaman yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, disertai beredarnya informasi hoax dan yang kedua adanya pernyataan rasialis di Kota yang sama (malang dan Surabaya) kepada mahasiswa Papua.

Namun anehnyaa kedua konten berita dihari itu belum terklasifikasi secara cermat oleh media (menggunakan prinsip cover bothside), sehingga efeknya publik secara luas dipastikan belum mengkonsumsi berita yang akurat dan berimbang. Mengapa substansi pemberitaan dua konten itu perlu dipetakan dengan cermat, dan cerdas alasannya yaitu informasi hoax (jika terindikasi) harusnya menjadi berita (kasus) tersendiri untuk dilidik oleh penegak hukum (Polri) dan yang kedua pernyataan rasialis adalah konten berita yang berdiri sendiri, materi kedua (pernyataan rasialis) inilah tuntutan dari seruan aksi, yang direncanakan berlangsung dibeberapa kota utama di Papua dan Papua Barat hari itu.

Faktanya, pemberitaan rusuh Manokwari kemudian menggiring opini negatif bahwa masyarakat Manokwari mudah terprovokasi melalui berita hoax (belum dilidik oleh penegak hukum), ikutannya dari penggiringan opini itu adalah apa yang sebenarnya hoax, besar kemungkinan seseorang yang tidak tahu menahu, bisa menaruh curiga “pernyataan rasialis inilah yang disebut hoax”, padahal sesungguhnya ada dua konten berita yang berdiri sendiri dibalik pecahnya rusuh Manokwari.

Balik ke pertanyaan korektif awal, apa yang dibidik dari rusuh Manokwari. Saya mencoba mengangkat opini pribadi, Kota Manokwari memang memiliki rekam jejak peristiwa rusuh. Pada tahun 1999 pernah pecah rusuh yang mengakibatkan gedung DPRD Kabupaten Manokwari terbakar, tahun 2011 usai pelaksanaan Pemilukada Gubernur Papua Barat, kerusuhan terjadi akibat protes massa atas hasil putusan mahkamah konstitusi untuk sidang sengekta Pemilukada Gubernur yang memenangkan pasangan Abraham O Atururi dan Rahimin Katjong sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih saat itu. Setahun kemudian, tahun 2012 seorang pemuda mantan narapida, Timo Ap ditembak mati oleh petugas Polisi, reaksi spontanitas keluarga korban, memicu rusuh pecah lagi di Manokwari. Tahun 2016, Vijai paus-paus dianiaya warga non-asli Papua di Sanggeng (Manokwari), kerusuhan kembali pecah di setelah keluarga korban menuduh polisi melindungi pelaku penganiayaan.

Rekam jejak insiden rusuh diatas, meskipun tidak saling mengkait atau berdiri sendiri namun memperlihatkan secara nyata Manokwari sebagai wilayah paling rawan konflik. Kerusuhan yang terjadi di senin, 19 Agustus 2019 sebenarnya memiliki beberapa gejala atau tanda yang mudah menyulut kericuan warga terutama orang asli Papua. Intelijen keamanan pasti menyadari hal itu secara akurat. misalnya proyek pembangunan Masjid andai yang melibatkan Haji Ape, proyek ini menuai protes serius yang belum tuntas diselesaikan, berikutnya tahun 2016 kasus kekerasan aparatur keamanan untuk insiden Sanggeng berdarah, diduga pelaku dilindungi menurut sistem internal Polri. Dan beberapa pekan, usai pengumuman hasil Pemilu 2019, sehingga pasti pengumuman ini belum tentu diterima semua pihak kontestan pemilu.

Opini singkat ini tidak menjastifikasi gejala dan ruang gejolak diatas sebagai pemicu kerusuhan Manokwari, “tidak juga mengabaikan pernyataan rasialis monyet dari Jawa Timur”, tetapi bagaimana bernarasi secara netral untuk proses rusuh yang tertata secara rapih di wilayah rawan konflik.

  • Agenda Terselubung :

Rusuh di Manokwari menjadih “agenda terselubung” sebab dipastikan, Parjal (Parlemen Jalanan) komponen OKP dan organisasi kemahasiswaan disejumlah perguruan tinggi se-kota Manokwari hari itu bersiap untuk aksi moral atas pernyataan rasialis yang menimpa rekan mereka di Malang dan Surabaya. Selebaran seruan aksi cukup jelas menerangkan mengenai titik kumpul, tujuan dan agenda, aksi yang direncanakan dimulai pukul 08.00 Wit.

Sayangnya rencana aksi ini kemudian disusupi agenda terselubung untuk gagal. Agenda versi oknum – oknum terselubung memang sangat mudah masuk ke wilayah strategis konfilk yang sudah dibahas pada paragraph sebelumnya, agenda terselubung ini ada dan diduga memiliki sasaran bidik tetapi tidak punya panggung untuk beraksi sampai dengan menyelinap dan membypass agenda seruan aksi protes rasialis.

  • Aksi Terencana

Tentu sangat diragukan jika rusuh Manokwari disebut sebagai reaksi spontanitas warga merespon pernyataan rasialis yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Andaikan demikian, mengapa justru sebelum pukul 08.00 Wit (waktu untuk rencana aksi) rusuh sudah lebih dulu terjadi malahan sejak subuh. Siapa mereka yang merencanakan, tentu mereka yang menggalang massa, dan menggalang logistik pendukung aksi anarkis sejak malam hingga subuh. Tidak ada orang biasa yang sanggup melakukan taktik dan strategi ini kecuali oknum yang mahir, dan memahami dengan matang kondisi kamtibmas Manokwari.

  • Penggalangan Opini

Satu-satunya pihak yang dapat menggalang opini public hanyalah media, entah cetak maupun elektronik, rusuh Manokwari benar-benar menjadi trending topic paling popular sepanjang tiga hari 19 – 21 Agustus 2019. Semula tidak pernah ada opini apapun untuk Papua usai pernyataan rasialis itu, rusuh Manokwari di sertai Sorong berhasil mendorong pengalihan dan penggalangan opini, sudah diuraikan sebelumnya bahwa opini yang berkembang kemudian yaitu soal hoax dan pernyataan rasialis.

Dari urain-uraian sederhana mengenai agenda terselubung, aksi terencana hingga penggalangan opini, kesimpulan mengenai apa yang dibidik cukup sederhana saja, yang pertama ; aktifitas pemerintahan Propinsi Papua barat, dengan tergoncangnya aktifitas pemerintahan, pemerintah daerah akan semakin menaruh perhatian dan kepercayaan pada institusi keamanan, proses ini tentunya melemahkan posisi rakyat, dan setiap tindakan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum akan mudah dianggap sebagai tindakan yang sah aparatus keamanan.  

Kedua; solidaritas rakyat sipil Papua Barat terfrgamentasi (terpecah) melalui rusuh yang menimbulkan pengerusakan, perampokan dan penjarahan, keadaan ini setidaknya memicu rasa saling tidak percaya yang secara langsung melemahkan solidaritas sipil

yang ketiga; stigmatisasi pergerakan warga sipil Papua sebagai gerakan kriminal, terbelakang, dan mudah terprovokasi informasi hoaxs proses stigmatisasi berimbas dan akan terus menimbulkan ketidaknyamanan yang sebaliknya bakal menimpa pelajar dan mahasiswa Papua di pulau Jawa, termasuk makin melemahkan persatuan dan kebersamaan orang asli Papua. Keempat; rusuh yang baru berlangsung akan terus membangun dan memelihara persepsi Manokwari sebagai kota paling rawan konflik, sehingga hal ini akan menyulitkan akses investasi yang dapat mendukung perekonomian.

dan yang ke-lima, situasi kamtibmas yang terjadi akan terus mendorong alasan untuk penguatan-penguatan, penambahan dan perluasan postur – postur keamanan militer dan Polri di Manokwari dan tanah Papua secara umum. (*moneste     

 

 

 

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com