Items filtered by date: Friday, 23 August 2019

Friday, 23 August 2019 17:48

Festa Kalan Ida, Multa $ 250.00

Tempotimor (Lequidoe) – Tinan haat ona, komunidade iha Munisípiu Aileu kesi sira-nia hakarak no hahalok liuhosi Tarabandu, labele halo festa. Bainhira obriga halo, sei hetan multa $ 250,00 kada festa kalan ida.
Published in Edukasaun & Kultura
Tempotimor (Lequidoe) – Sekretáriu Estadu Kooperativu (SEKoop), Arsenio Pereira da Silva promete ba komunidade kamponeza iha Postu Lequidoe, Suku Faturilau atu hola Bani-Been ne'ebé komunidade kamponeza Faturilau sira Koleta.
Published in Ekonomia
Friday, 23 August 2019 15:16

“Rusuh Manokwari, Apa Yang Dibidik”

Oleh Simon Banundi[i]

Senin, 19 Agustus 2019, pagi warga sekota Manokwari dikejutkan setelah pecah kerusuhan massal. Sejumlah kios, ruko, swalayan, fasilitas ATM milik perbankan dan perkantoran milik Pemerintah dan swasta dirusak oleh tindakan anarkis massa, situasi makin beringas hingga terjadi penjarahan massal terhadap sejumlah kios dan pertokoan.

Aktifitas warga hari itu benar benar lumpuh total, pembakaran ban ban bekas terjadi disejumlah titik jalan utama, puluhan pepohonan di taman-taman kota ditebang dan digunakan untuk memblokade ruas-ruas jalan di Kota Manokwari.

Diperkirakan tindakan anarkis dimulai sejak subuh, atau diduga sejak malam harinya. Meskipun tidak ada korban jiwa, lantas apa yang dibidik dari rusuh manokwari? Ini mungkin pertanyaan korektif, alasannya yaitu Pertama, planning awal merencanakan aksi pada Senin, 19 Agustus 2019 pukul 08.00 wit, massa diundang (melalui selebaran aksi) bertemu di titik kumpul guna mengikuti “seruan aksi demo damai ke DPR Papua Barat dalam rangka menyikapi pernyataan rasialis oknum tertentu di Malang dan Surabaya kepada mahasiswa Papua”, namun aksi demo damai ini tidak pernah terlaksana pagi itu, bahkan faktanya sepanjang hari itu tidak ada unjuk rasa apapun kecuali rusuh.

Dan pertanyaan korektif Kedua, sebelum pukul 08.00 wit pagi atau sudah sejak subuh pagi itu rusuh lebih duluan pecah sebelum aksi demo. Selepas pukul 08.00 wit pagi, perusuh berhasil menyeret pendemo berbaur dengan kelompok perusuh, dan (kerusuhan) diduga tindakan ini sudah melibatkan pendemo maupun yang bukan pendemo sehingga suasana chaos (kekacauan) terus berlanjut tanpa henti dihari itu.

Ditengah suasana chaos itu, beberapa jam berikutnya media nasional beramai-ramai menaikan headline-news “Rusuh Manokwari – Papua Barat”. bilah publik menyimak keseluruhan konten pemberitaan itu ada dua klarifikasi untuk rusuh Manokwari oleh pejabat keamanan dan kementrian di Jakarta, yang pertama, rusuh Manokwari diklaim terkait adanya kesalahpahaman yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, disertai beredarnya informasi hoax dan yang kedua adanya pernyataan rasialis di Kota yang sama (malang dan Surabaya) kepada mahasiswa Papua.

Namun anehnyaa kedua konten berita dihari itu belum terklasifikasi secara cermat oleh media (menggunakan prinsip cover bothside), sehingga efeknya publik secara luas dipastikan belum mengkonsumsi berita yang akurat dan berimbang. Mengapa substansi pemberitaan dua konten itu perlu dipetakan dengan cermat, dan cerdas alasannya yaitu informasi hoax (jika terindikasi) harusnya menjadi berita (kasus) tersendiri untuk dilidik oleh penegak hukum (Polri) dan yang kedua pernyataan rasialis adalah konten berita yang berdiri sendiri, materi kedua (pernyataan rasialis) inilah tuntutan dari seruan aksi, yang direncanakan berlangsung dibeberapa kota utama di Papua dan Papua Barat hari itu.

Faktanya, pemberitaan rusuh Manokwari kemudian menggiring opini negatif bahwa masyarakat Manokwari mudah terprovokasi melalui berita hoax (belum dilidik oleh penegak hukum), ikutannya dari penggiringan opini itu adalah apa yang sebenarnya hoax, besar kemungkinan seseorang yang tidak tahu menahu, bisa menaruh curiga “pernyataan rasialis inilah yang disebut hoax”, padahal sesungguhnya ada dua konten berita yang berdiri sendiri dibalik pecahnya rusuh Manokwari.

Balik ke pertanyaan korektif awal, apa yang dibidik dari rusuh Manokwari. Saya mencoba mengangkat opini pribadi, Kota Manokwari memang memiliki rekam jejak peristiwa rusuh. Pada tahun 1999 pernah pecah rusuh yang mengakibatkan gedung DPRD Kabupaten Manokwari terbakar, tahun 2011 usai pelaksanaan Pemilukada Gubernur Papua Barat, kerusuhan terjadi akibat protes massa atas hasil putusan mahkamah konstitusi untuk sidang sengekta Pemilukada Gubernur yang memenangkan pasangan Abraham O Atururi dan Rahimin Katjong sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih saat itu. Setahun kemudian, tahun 2012 seorang pemuda mantan narapida, Timo Ap ditembak mati oleh petugas Polisi, reaksi spontanitas keluarga korban, memicu rusuh pecah lagi di Manokwari. Tahun 2016, Vijai paus-paus dianiaya warga non-asli Papua di Sanggeng (Manokwari), kerusuhan kembali pecah di setelah keluarga korban menuduh polisi melindungi pelaku penganiayaan.

Rekam jejak insiden rusuh diatas, meskipun tidak saling mengkait atau berdiri sendiri namun memperlihatkan secara nyata Manokwari sebagai wilayah paling rawan konflik. Kerusuhan yang terjadi di senin, 19 Agustus 2019 sebenarnya memiliki beberapa gejala atau tanda yang mudah menyulut kericuan warga terutama orang asli Papua. Intelijen keamanan pasti menyadari hal itu secara akurat. misalnya proyek pembangunan Masjid andai yang melibatkan Haji Ape, proyek ini menuai protes serius yang belum tuntas diselesaikan, berikutnya tahun 2016 kasus kekerasan aparatur keamanan untuk insiden Sanggeng berdarah, diduga pelaku dilindungi menurut sistem internal Polri. Dan beberapa pekan, usai pengumuman hasil Pemilu 2019, sehingga pasti pengumuman ini belum tentu diterima semua pihak kontestan pemilu.

Opini singkat ini tidak menjastifikasi gejala dan ruang gejolak diatas sebagai pemicu kerusuhan Manokwari, “tidak juga mengabaikan pernyataan rasialis monyet dari Jawa Timur”, tetapi bagaimana bernarasi secara netral untuk proses rusuh yang tertata secara rapih di wilayah rawan konflik.

  • Agenda Terselubung :

Rusuh di Manokwari menjadih “agenda terselubung” sebab dipastikan, Parjal (Parlemen Jalanan) komponen OKP dan organisasi kemahasiswaan disejumlah perguruan tinggi se-kota Manokwari hari itu bersiap untuk aksi moral atas pernyataan rasialis yang menimpa rekan mereka di Malang dan Surabaya. Selebaran seruan aksi cukup jelas menerangkan mengenai titik kumpul, tujuan dan agenda, aksi yang direncanakan dimulai pukul 08.00 Wit.

Sayangnya rencana aksi ini kemudian disusupi agenda terselubung untuk gagal. Agenda versi oknum – oknum terselubung memang sangat mudah masuk ke wilayah strategis konfilk yang sudah dibahas pada paragraph sebelumnya, agenda terselubung ini ada dan diduga memiliki sasaran bidik tetapi tidak punya panggung untuk beraksi sampai dengan menyelinap dan membypass agenda seruan aksi protes rasialis.

  • Aksi Terencana

Tentu sangat diragukan jika rusuh Manokwari disebut sebagai reaksi spontanitas warga merespon pernyataan rasialis yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Andaikan demikian, mengapa justru sebelum pukul 08.00 Wit (waktu untuk rencana aksi) rusuh sudah lebih dulu terjadi malahan sejak subuh. Siapa mereka yang merencanakan, tentu mereka yang menggalang massa, dan menggalang logistik pendukung aksi anarkis sejak malam hingga subuh. Tidak ada orang biasa yang sanggup melakukan taktik dan strategi ini kecuali oknum yang mahir, dan memahami dengan matang kondisi kamtibmas Manokwari.

  • Penggalangan Opini

Satu-satunya pihak yang dapat menggalang opini public hanyalah media, entah cetak maupun elektronik, rusuh Manokwari benar-benar menjadi trending topic paling popular sepanjang tiga hari 19 – 21 Agustus 2019. Semula tidak pernah ada opini apapun untuk Papua usai pernyataan rasialis itu, rusuh Manokwari di sertai Sorong berhasil mendorong pengalihan dan penggalangan opini, sudah diuraikan sebelumnya bahwa opini yang berkembang kemudian yaitu soal hoax dan pernyataan rasialis.

Dari urain-uraian sederhana mengenai agenda terselubung, aksi terencana hingga penggalangan opini, kesimpulan mengenai apa yang dibidik cukup sederhana saja, yang pertama ; aktifitas pemerintahan Propinsi Papua barat, dengan tergoncangnya aktifitas pemerintahan, pemerintah daerah akan semakin menaruh perhatian dan kepercayaan pada institusi keamanan, proses ini tentunya melemahkan posisi rakyat, dan setiap tindakan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum akan mudah dianggap sebagai tindakan yang sah aparatus keamanan.  

Kedua; solidaritas rakyat sipil Papua Barat terfrgamentasi (terpecah) melalui rusuh yang menimbulkan pengerusakan, perampokan dan penjarahan, keadaan ini setidaknya memicu rasa saling tidak percaya yang secara langsung melemahkan solidaritas sipil

yang ketiga; stigmatisasi pergerakan warga sipil Papua sebagai gerakan kriminal, terbelakang, dan mudah terprovokasi informasi hoaxs proses stigmatisasi berimbas dan akan terus menimbulkan ketidaknyamanan yang sebaliknya bakal menimpa pelajar dan mahasiswa Papua di pulau Jawa, termasuk makin melemahkan persatuan dan kebersamaan orang asli Papua. Keempat; rusuh yang baru berlangsung akan terus membangun dan memelihara persepsi Manokwari sebagai kota paling rawan konflik, sehingga hal ini akan menyulitkan akses investasi yang dapat mendukung perekonomian.

dan yang ke-lima, situasi kamtibmas yang terjadi akan terus mendorong alasan untuk penguatan-penguatan, penambahan dan perluasan postur – postur keamanan militer dan Polri di Manokwari dan tanah Papua secara umum. (*moneste     

 

 

 

Published in Opiniaun
Page 1 of 2

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com